NTTLine – Komitmen besar Pemerintah Kota Kupang dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai strategis untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Dukungan tersebut disampaikan Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Haruki Agustina, saat beraudiens dengan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, pada Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat melihat adanya keseriusan dan komitmen kuat dari Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan pembenahan sektor persampahan. Haruki mengapresiasi berbagai langkah progresif yang telah dilakukan, bahkan mendorong Kota Kupang untuk tampil sebagai contoh perubahan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sebagai ibu kota provinsi, Kupang seharusnya menjadi contoh. Kami ingin ada satu daerah di NTT yang bisa menjadi role model, dan Kota Kupang punya potensi itu,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penilaian terbaru, capaian pengelolaan sampah Kota Kupang menunjukkan peningkatan signifikan, dari 41,93 menjadi 50,8. Meski masih berada dalam kategori pembinaan, tren ini dinilai sebagai sinyal positif menuju peningkatan yang lebih besar.
Pemerintah pusat bahkan menargetkan kenaikan lebih ambisius hingga 15 poin. “Kalau hanya naik 10 itu sayang. Kita dorong bersama agar bisa melampaui target minimal nasional,” tegas Haruki.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan pendampingan penuh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem edukasi masyarakat, hingga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Salah satu strategi yang akan dikembangkan adalah pilot project pengelolaan sampah terpadu berbasis kecamatan dengan konsep zero waste. Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN seperti Pertamina dan PLN, dalam mengolah sampah menjadi energi dan produk bernilai ekonomi.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk bertransformasi.
“Kami sadar membangun sistem pengelolaan sampah bukan pekerjaan instan. Tapi kami punya komitmen kuat, mulai dari nol dengan roadmap yang jelas dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Saat ini, Kota Kupang memproduksi sekitar 267 ton sampah per hari. Untuk mengatasinya, Pemkot telah merancang sistem pengelolaan berbasis wilayah, dengan target setiap kecamatan memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Kami tidak mau lagi hanya memindahkan sampah. Harus ada pengolahan. Target kami, hanya 15 persen residu yang masuk ke TPA,” jelasnya.
Selain itu, berbagai inovasi telah dijalankan, seperti pembentukan Satgas Penanganan Sampah, pengaturan jam buang sampah, penyediaan ratusan kontainer, hingga lomba kebersihan antar kelurahan dengan insentif program hingga Rp1 miliar. Meski demikian, tantangan terbesar masih terletak pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.
“Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi edukasi terus kami lakukan, mulai dari sekolah, gereja, hingga tingkat RT,” tambahnya.
Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan, yang harus didukung oleh sistem layanan yang konsisten dan terintegrasi. Sebagai langkah konkret, pelibatan tenaga penyuluh lintas sektor, termasuk dari BKKBN dan tenaga kesehatan, akan diperkuat untuk mendorong edukasi pemilahan sampah dari sumber.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Kupang dan Kementerian Lingkungan Hidup sepakat memperkuat koordinasi dan pendampingan berkelanjutan, termasuk pemantauan progres secara berkala.
“Kalau ada satu kota di NTT yang berhasil, itu akan menjadi pintu perubahan bagi daerah lain. Dan kami percaya, Kota Kupang bisa memulai itu,” tutup Haruki.**
