Darurat Infrastruktur Flores Pasca Gempa, 94 Titik Kerusakan dan 75 Longsoran

NTTLine – Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang PulauFlores  wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Agustus 2026 meninggalkan jejak kerusakan parah pada infrastruktur publik. Berdasarkan rekapitulasi data resmi Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 18–22 Agustus 2026, tercatat ada 94 titik kerusakan infrastruktur yang tersebar di berbagai ruas jalan strategis wilayah tersebut.

Angka ini merinci adanya 75 titik longsoran tebing, 3 titik amblesan badan jalan, serta 16 titik kerusakan jembatan dan duiker (pembuang air).  Kerusakan ini tidak hanya memutus konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi ketahanan infrastruktur di kawasan timur Indonesia.

Kronologi dan Sebaran Titik Kritis di Lapangan Tim Satgas gabungan yang melibatkan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Pembangunan Jalan, BGTS, hingga BKJTK telah diterjunkan langsung untuk menyisir 15 ruas jalan nasional yang terdampak.

Beberapa titik krusial yang memerlukan perhatian ekstra meliputi:  Ruas Ruteng-Reo-Kedindi menjadi salah satu jalur paling berat dengan catatan 12 titik longsoran, 3 titik amblesan (seperti di STA 50+150 dan STA 53+050 dengan kedalaman celah mencapai 1 meter), serta kerusakan pada struktur Jembatan Wae Pesi Baru. Ruas Aegela-Batas Kota Ende tercatat rekor terbanyak untuk material longsoran tebing dengan 31 titik, yang sebagian besar dipicu oleh guncangan gempa susulan.

Kerusakan struktural berat juga ditemukan pada sejumlah jembatan utama seperti Jembatan Wae Longge (Labuan Bajo-Malwatar), Jembatan Wae Mokel, Jembatan Nanga Roro, Jembatan Nangaba, hingga Jembatan Wae Maki di Manggarai Timur, yang mengalami pergeseran posisi bentang, sobeknya landasan elastomer (karet perletakan), retaknya tembok kepala jembatan (backwall), hingga kerusakan pada siar muai (expansion joint).

Meskipun secara umum arus lalu lintas dan distribusi logistik, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM), diklaim masih fungsional secara terbatas, ancaman longsor susulan akibat struktur tanah yang labil masih menghantui para pengguna jalan setiap hari.

Alokasi Anggaran Darurat dan Prioritas Logistik Menanggapi lumpuhnya sejumlah akses penting, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo,  bergerak cepat dengan menegaskan bahwa pemulihan konektivitas. Pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang terhubung langsung dengan simpanan suplai vital, seperti Jembatan Wae Pesi yang menjadi akses esensial menuju Pelabuhan Reo dan depo Pertamina di NTT.

“Kalau ini sampai kemudian aksesnya buntu repot. BBM nanti yang tersalur ke Ruteng, yang tersalur ke Ende pasti akan terhenti semua,” tegas Dody.

Untuk menanggulangi darurat bencana ini, Kementerian PU menyiapkan kebutuhan anggaran penanganan darurat sebesar Rp 100 miliar, serta menganggarkan sekitar Rp 610 miliar khusus untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur di NTT. Langkah taktis ini dilakukan dengan merealisasikan penyesuaian dan realokasi anggaran dari sejumlah proyek strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Cipta Karya.

Langkah serupa sebelumnya juga ditekankan oleh pemerintah dalam menangani pemulihan infrastruktur pascabencana di berbagai wilayah. Baca juga: Rogoh Kocek Pribadi Rp 5 Miliar, Ara Bangun Rumah Korban Gempa NTT Seperti percepatan permanenisasi 47 jembatan di koridor Sumatera serta respons tanggap atas swadaya masyarakat memperbaiki infrastruktur darurat.

Dari total 94 titik kerusakan yang terdata di Flores, Tim Satgas merumuskan prioritas penanganan yang terbagi menjadi 60 titik penanganan sementara (pembersihan material, pemasangan rambu, dan penutupan retakan) serta 18 titik penanganan permanen (pemasangan rock bolt, wire mesh, soil nailing, hingga penggantian struktur jembatan dan perbaikan dinding penahan tanah (DPT). Kompas