Kupang-NTTLine, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, meminta agar pengisian tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kupang tahun 2025 segera dirampungkan, atau dilantik sebelum Sidang Pembahasan Perubahan APBD tahun 2025. Pasalnya, DPRD ingin dalam sidang nanti, pembahasan dilakukan dengan kepala dinas definitf.
” DPRD berharap agar sebelum sidang perubahan dilakukan, tujuh dinas yang selama ini, sudah diisi dengan pejabat definitif,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Kupang, jumat 22 Agustus 2025.
Menurut Jabir, Fungsi kepala dinas definitif jauh lebih luas dan strategis dibandingkan Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat definitif memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan penting, termasuk yang berdampak pada perubahan status hukum, organisasi, kepegawaian, dan anggaran, sedangkan Plt hanya berwenang menjalankan tugas rutin dan terbatas, serta dilarang melakukan keputusan strategis yang dapat memengaruhi organisasi secara permanen.
Terpisah, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo mengungkapkan dirinya sebagai kepala daerah menunggu hasil seleksi yang akan dikirim ke BKN. “Nanti tiga nama itu baru jadi hak saya untuk pilih,” ujarnya
Lebih lanjut, dr. Christian Widodo membeberkan kriteria Kepala Dinas yang diinginkannya untuk bisa mewujudkan seluruh program yang telah ia sampaikan sejak masa suksesi.
“Bukan hanya secara akademik bagus, tapi harus bisa bekerja sama di lingkup pekerjaannya, kooperatif, track record bagus, atitude juga bagus, harus bisa satu komando untuk sukseskan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” katanya.
dr. Christian Widodo juga memastikan tidak ada intervensi oleh dirinya di seleksi jabatan eselon II ini. “Pansel isinya orang-orang hebat di bidang birokrasi, ada akademisi terpercaya, ada Rektor Unkris di Pansel, tidak mungkin saya intervensi,” tegasnya. Onel
