NTTLine – Polemik kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang terus menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Kupang menegaskan hanya mengakui kepengurusan PMI yang dilantik secara resmi oleh pemerintah daerah, sementara kepengurusan lain tidak diakui dan tidak akan menerima pencairan dana hibah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jefri Pelt, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
“Kami hanya mengakui PMI yang dilantik oleh pemerintah Kota Kupang,” tegas Jefri Pelt saat menjawab pertanyaan dari Fraksi NasDem dan Fraksi Gabungan Hanura-PSI-Perindo.
Menurutnya, pemerintah hanya mengakui kepengurusan PMI yang dipimpin oleh dr. Bill Brenton Mandala, yang telah dilantik oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, pada 25 April 2025.
Sementara itu, kepengurusan PMI versi lain yang dikaitkan dengan Erwin Gah tidak diakui oleh pemerintah daerah. Hal ini berdampak langsung pada proses pencairan dana hibah yang hingga kini belum dapat direalisasikan.
Jefri menjelaskan bahwa dana hibah untuk PMI Kota Kupang bahkan telah tertahan selama dua tahun dan akhirnya masuk dalam kategori Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penyebab utama belum dicairkannya dana tersebut adalah belum adanya rekomendasi dari PMI Provinsi.
“Selama dua tahun ini dana hibah belum bisa dicairkan karena tidak ada rekomendasi dari PMI Provinsi untuk kepengurusan yang dilantik oleh pemerintah kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Kupang saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan PMI pusat guna mencari solusi atas polemik dualisme kepengurusan tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan atau jawaban resmi yang diterima.
Polemik ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan kemanusiaan di Kota Kupang, termasuk kegiatan donor darah dan penanganan bencana. Pemerintah berharap adanya kejelasan dari PMI tingkat pusat agar persoalan ini segera terselesaikan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dengan belum adanya titik temu, DPRD Kota Kupang juga diharapkan dapat ikut mendorong penyelesaian konflik tersebut agar tidak berlarut-larut dan merugikan kepentingan publik.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang kembali menyoroti belum dicairkannya dana hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang oleh Pemerintah Kota Kupang selama dua tahun berturut-turut.
Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan tersebut justru mengendap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran 2024 dan 2025. Kondisi ini dinilai sebagai ironi yang mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan serta belum tuntasnya penyelesaian konflik internal terkait PMI di daerah tersebut.
Persoalan ini kembali mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang, Kamis (9/4/2026), saat pembahasan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun 2025.
Fraksi NasDem dalam pemandangan umumnya meminta penjelasan dari Pemerintah Kota Kupang terkait alasan belum disalurkannya dana hibah kepada PMI Kota Kupang. Hal serupa juga disampaikan Fraksi Hanura–PSI–Perindo Bersatu yang mendesak kejelasan realisasi anggaran tersebut.
Ketua Fraksi Hanura–PSI–Perindo Bersatu, Danial Boling, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan dana hibah terus menjadi SiLPA karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau pemerintah merasa sudah benar, silakan dicairkan. Tidak bisa dibiarkan menjadi SiLPA berturut-turut seperti ini, karena akan terus menjadi temuan BPK,” ujarnya usai sidang.
Ia juga menekankan pentingnya sikap tegas dari Wali Kota Kupang dalam menentukan pihak PMI yang berhak menerima dana hibah tersebut.
“Pemerintah harus tegas mengambil keputusan. Wali kota harus berani menentukan langkah,” tambahnya. Onel
