Kupang-NTTLine, Pemerintah Kota Kupang berencana akan menganggarkan dana sebesar Rp.3 miliar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S.K. Lerik, Kota Kupang. untuk layanan kesehatan yang sifatnya darurat.
“Ini program baru yang sengaja disiapkan untuk membantu masyarakat Kota Kupang,” kata Wali Kota Kupang, Christian Widodo, di Gedung DPRD Kota Kupang, jumat 27 Juli 2025.
Christian mengatakan, dana sebesar itu disiapkan untuk biaya penanganan pasien yang sifatnya darurat. Menurutnya. biasanya pasien yang mengalami sakit atau kecelakaan pada waktu malam sulit untuk mendapat rujukan dari Fasilatas Kesehatan (Faskes) ditingkat pertama seperti yang disyaratkan oleh BPJS, sedangkan Faskes pertama di Puskesmas , dokter praktek, atau klinik kesehatan, umumnya hanya beroperasi tidak sampai larut malam, sehingga pasien yang mengalami sakit atau mengalami kecelakaan paada tengah malam (dinihari), akan dikenakan biaya perawatan sampai ada rujukan dari faskes kesehatan.
” Hal ini tentu sangat memberatkan pasien karena biaya perawatan untuk penanganam darurat biasanya lumayan mahal. Dana ini disiapkan untuk membiayai pasien yang dikenai tarif normal, karena tidak tersedianya rujujkan dari faskes tingkat pertama,” kata Wali Kota.
Wali Kota Kupang mengaku, dana yang disiapkan sebesar Rp. 3 miliar hanya untuk tahun 2025 ini. Sedangkan untuk tahun 2025, dana akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
” Jadi kalau dana Rp. 3 miliar habis digunakan, atau mengalami kekurangan pada tahun 2025 ini maka anggaran akan ditambahkan. Tapi jika anggaran yang ada saat ini tidak habis maka pemerintah tidak akan menambahnya pada tahun cepa. semuanya tergatung penggunaan pada tahu ini,” kata Wali Kota.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, dari Fraksi Golkar, Yafet Horo, mengaku setuju dengan penganggaran dana sebsar Rp. 3 miliar untuk layanan kesehatan yang sifatnya membantu masyarakat Kota Kupang pada umumnya. Namun dirinya meminta pemerintah Kota Kupang juga diminta melakukan pengawasan yang baik terhadap penggunnanya, agar tidak salan pemanfaatannya.
” Secara pribadi saya setuju, tapi saya juga meminta pemerintah melakukan pengawasa yang ketat agar jangan sampai dana tersebut disalahgunakan,” kata Yafet. Onel
