NTTLine – Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMANEGARA) FISIP Undana Kupang merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo dan Serena Francis. Survei yang dilakukan pada periode September hingga November 2025 itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik mencapai 80,10 persen, angka yang dinilai berada di atas rata-rata tingkat kepuasan di kota-kota lain yang sebanding.
Koordinator penelitian HIMANEGARA menjelaskan, survei disusun menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, analisis kualitatif, serta teknik Multistage Cluster Random Sampling untuk memastikan representasi yang lebih merata. Tingginya kepuasan publik ini dinilai mencerminkan bahwa arah kebijakan dan kepemimpinan Widodo–Francis selama hampir setahun menjabat telah diterima dengan baik oleh masyarakat.
Meski demikian, DPRD Kota Kupang memberikan catatan berbeda mengenai realisasi 10 Program Unggulan yang menjadi visi-misi pemerintahan Christian Widodo–Serena Francis. Program-program tersebut meliputi:
Menurut DPRD, hingga memasuki akhir tahun 2025, realisasi keseluruhan program baru mencapai 20–30 persen, meskipun mereka mengakui pelaksanaannya sudah berada di jalur yang tepat. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Yafet Horo, menilai Pemkot Kupang telah menunjukkan upaya signifikan dalam menjalankan program-program unggulan tersebut.
“Pemerintah telah bekerja keras. Capaian 20–30 persen sudah tercapai. Pengamatan saya sebagai anggota DPRD, capaian program sejauh ini cukup signifikan,” ujar Yafet Horo
Yafet optimistis bahwa sisa empat tahun kepemimpinan Widodo–Francis akan memberikan cukup waktu untuk menuntaskan program-program tersebut. Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan berat menanti pada tahun 2026, terutama terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang dapat mempengaruhi kinerja birokrasi.
Anggota Fraksi FPRD, Djunaidi Kana, juga memberikan penilaian positif. Ia menegaskan bahwa banyak program dalam visi-misi Pemkot bersifat jangka panjang sehingga capaian 20–30 persen di tahun pertama masih tergolong wajar.
“Saya pikir ini program jangka panjang, lima tahunan. Dalam tahun ini (2025), sudah ada yang dilakukan. Kita berharap empat tahun ke depan bisa segera diselesaikan.” ujar Djunaidi Kana
Sementara dari Fraksi PDIP, Ketua Fraksi Barche Bastian menekankan bahwa kemampuan keuangan daerah adalah faktor paling menentukan keberhasilan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurutnya, program yang dijanjikan dapat berjalan selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mengakomodasinya.
“Program yang Pak Wali janjikan bisa berjalan. Tapi prinsipnya, keuangan daerah mampu atau tidak. Jika anggaran tidak mampu, ya diselesaikan bertahap.” kata Barche Bastian.
Barche mengingatkan bahwa pada tahun 2026 diprediksi akan terjadi perlambatan realisasi program karena adanya pemotongan TKD sebesar Rp 204 miliar, yang hampir pasti mempengaruhi kinerja perangkat daerah.
Ia menegaskan, jika Pemkot ingin seluruh program selesai dalam empat tahun mendatang, maka peningkatan PAD adalah keharusan. “Kuncinya, harus meningkatkan PAD. Jika tidak, maka semua program tak akan dituntaskan dalam empat tahun ke depan.” tutupnya. Onel
