Home / Kota Kupang / Kota Kupang belum Jalankan Program Makan Gratis Bagi Siswa Sekolah

Kota Kupang belum Jalankan Program Makan Gratis Bagi Siswa Sekolah

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kupang belum dijalankan. Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Kupang pun berharap banyak pada program ini, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak sebagai sasaran program.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami mengatakan, bahwa jika berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, sasaran makan bergizi gratis ini sasarannya mulai dari PAUD sampai SMA.
Dumul menjelaskan, kalau merujuk pada hasil rapat itu, maka sasaran di Kota Kupang dimulai dari tingkat PAUD, data di Kota Kupang, PAUD ada sebanyak 270 sekolah dengan jumlah siswa 8.956 anak. Jumlah SD sebanyak 159 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 41.434 anak, dan SMP sebanyak 66 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 21.115 anak. Total secara keseluruhan kurang lebih ada 70 ribu lebih siswa.
Dumuliahi menjelaskan, bahwa seusai dengan pemberitaan di media, bahwa pelaksanaan MBG dimulai tanggal 6 Januari 2025. Khusus di Kota Kupang belum ada informasi dan belum petunjuk teknis. Informasinya akan ada Badan Gizi Nasional, yang akan membentuk dapur-dapur di tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota.
“Sampai sejauh ini kami belum menerima informasi, dimana dan bagaimana Badan Gizi Nasional ini bekerja. Dapurnya pun belum diketahui lokasinya. Karena informasi yang kami dapat di media sosial, bahwa satu dapur akan melayani 3.000 sampai 3.500 anak,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang ini pun meminta agar adanya koordinasi lebih lanjut sehingga dinas pun dapat mengetahui pelaksanaan program ini berjalan sampai di mana. Prinsipnya Dinas akan menerima program ini, namun dinas juga perlu mengetahui di mana dapur yang disediakan. Sehingga ketika ada persoalan seperti kekurangan makanan untuk satu atau dua sekolah, Dinas bisa mengkonfirmasi ke dapur yang bersangkutan.
“Itu yang mungkin, kalau badan ini ada di Kota Kupang, maka perlu adanya rapat atau koordinasi,  agar pelaksanaan program ini bisa berjalan baik. Karena ada beberapa pertanyaan teknis, misalnya apakah piring dan sendok dibawa oleh peserta didik atau seperti apa, hal ini yang perlu dikomunikasikan, ” jelasnya.
Prinsipnya, kata Dumul, program ini akan disupport penuh oleh dinas namun perlu dikoordinasikan lebih lanjut, seperti jam makan apakah sama antara TK, PAUD, SD dan SMP atau tidak. Dinas pun siap untuk mendukung program ini.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon menjelaskan bahwa program MBG Diperuntukkan bagi TK, PAUD, SD dan SMP yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Kupang.  Tentunya yang perlu diingat bahwa dapur harus diketahui lokasinya, dan harus memenuhi standar yang ditetapkan.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa beberapa hal penting juga perlu diperhatikan, adalah jam makan, jam menyiapkan makanan dan kualitas makanan. “Kalau memang ada uji coba, minimal di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, harus memenuhi semua unsur,  seperti ahli gizi, tukang masak, bahan baku, dan cara pendistribusian sekolah,” ungkapnya.
Karena, kata dia, MBG ini diberikan kepada TK, PAUD, SD dan SMP, yang tentunya memiliki jam makan yang berbeda sehingga harus menyiapkan makanan tersebut sedini mungkin. Bila perlu dimulai dari dini hari, karena PAUD harus didistribusikan pagi hari.
“Teknis seperti ini yang harus diperhatikan. Agar makanan yang diberikan ini ketika sampai ke tangan anak-anak masih layak untuk dikonsumsi. Jangan sampai karena jam penyajiannya sama, maka akan berbeda juga kualitas makanan,” bebernya.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana penyiapan terhadap bahan-bahan pokok, misalnya daging, sayur, telur dan lainnya untuk jangka panjang. Sehingga harus bekerja sama dengan UMKM penyedia kebutuhan pokok tersebut dan harus dipastikan Bahwa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari pun tetap terjaga pasokannya.
“Misalnya stok ayam, apakah cukup atau tidak, karena ada 70 ribu anak juga makan dengan menu ayam, lalu apakah masyarakat lain juga masih bisa mengkonsumsi ayam yang stoknya tersedia di pasaran atau tidak, pemerintah pun harus memikirkan hal ini untuk pemenuhan stok kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Hal ini, kata dia harus bekerja dengan hati, bukan sekadar berjalan saja, karena ini merupakan program jangka panjang bukan program yang dijalankan hanya satu atau dua hari saj

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *