NTTLine – Gelar akademik dan keagamaan yang diperoleh warga negara Indonesia (WNI) ternyata boleh dicantumkan dalam sejumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan pemerintah. Ketentuan mengenai pencantuman gelar akademik dan keagamaan tersebut telah diatur oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022.
Namun, pencantuman gelar tersebut tidak berlaku untuk seluruh dokumen kependudukan. Ada dokumen yang memperbolehkan gelar dicantumkan, sementara dokumen pencatatan sipil justru tidak boleh mencantumkan gelar akademik maupun keagamaan. Lantas, apa saja dokumen kependudukan yang boleh dan tidak boleh mencantumkan gelar akademik dan keagamaan?
Dokumen kependudukan yang boleh pakai gelar Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, masyarakat dapat mencantumkan gelar akademik maupun keagamaan pada dokumen kependudukan tertentu. Gelar akademik yang dapat dicantumkan antara lain diploma, sarjana, magister, hingga doktor.
Sementara itu, masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji juga dapat mencantumkan gelar H. atau Hj. pada dokumen kependudukannya. Adapun dokumen kependudukan yang dapat mencantumkan gelar adalah: Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Meski diperbolehkan, pencantuman gelar pada KK dan KTP-el tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Gelar akademik, adat, maupun keagamaan dapat ditulis menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia dan boleh disingkat.
Selain itu, nama marga, famili, atau sebutan lain juga dapat dicantumkan dalam dokumen kependudukan. Adapun, pencantuman gelar pada KK dan KTP-el bersifat opsional. Artinya, masyarakat tidak wajib menambahkan gelar pada kedua dokumen tersebut.
Cara menambahkan gelar di dokumen kependudukan Bagi masyarakat yang ingin mencantumkan gelar, permohonan dapat diajukan ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota sesuai domisili. Kartu Keluarga (KK) KTP-el Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan gelar yang akan dicantumkan.
Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas Dukcapil akan menerbitkan KK atau KTP-el baru yang telah memuat gelar akademik maupun keagamaan sesuai permohonan. Dokumen kependudukan yang tidak boleh mencantumkan gelar Di sisi lain, pemerintah juga mengatur dokumen kependudukan yang tidak diperbolehkan mencantumkan gelar.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, gelar akademik maupun keagamaan tidak boleh dicantumkan dalam akta pencatatan sipil. Selain gelar, pencatatan nama pada akta pencatatan sipil juga memiliki sejumlah ketentuan. Nama tidak boleh disingkat, kecuali singkatan tersebut tidak menimbulkan penafsiran lain.
Nama juga tidak boleh menggunakan angka maupun tanda baca. Berikut dokumen pencatatan sipil yang tidak boleh mencantumkan gelar:
1. Akta Kelahiran Akta Kelahiran tidak boleh mencantumkan gelar akademik maupun keagamaan pada nama pemilik dokumen. Alasannya karena Akta Kelahiran merupakan akta autentik yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang dan memiliki akibat hukum bagi yang bersangkutan, keluarga, maupun pihak lain dalam hubungan kekeluargaan.
2. Akta Kematian Akta kematian juga tidak diperbolehkan mencantumkan gelar. Baca juga: Kemenhub Diminta Jadi Pihak yang Memverifikasi Penyebab Delay Penerbangan Dokumen ini merupakan akta autentik yang mencatat peristiwa kematian seseorang dan memiliki konsekuensi hukum bagi keluarga maupun pihak lain, termasuk dalam urusan warisan.
3. Akta Perkawinan Akta perkawinan merupakan dokumen resmi yang mencatat dan mengesahkan suatu perkawinan. Dokumen ini juga tidak boleh memuat gelar akademik maupun keagamaan. Untuk pasangan beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, perkawinan bagi pemeluk agama selain Islam dicatat oleh Dinas Dukcapil. Baca juga: Cara Cek Desil Kemensos Pakai NIK KTP, Bisa Tahu Masuk Kelompok Berapa
4. Akta Perceraian Akta perceraian juga termasuk dokumen yang tidak boleh mencantumkan gelar. Dokumen ini menjadi bukti resmi putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memiliki akibat hukum bagi para pihak.
5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Dokumen lainnya yang tidak boleh memuat gelar adalah akta pengakuan dan pengesahan anak. Akta ini mencatat peristiwa pengakuan atau pengesahan seorang anak dan memiliki akibat hukum terhadap anak, orangtua, maupun pihak lain dalam hubungan kekeluargaan, termasuk terkait hak waris. Dengan demikian, gelar akademik maupun keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP-el, tetapi tidak diperbolehkan pada akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta pengakuan dan pengesahan anak. Kompas
