Kupang-NTTLine, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan DPRD Kota Kupang. Seluruh fraksi DPRD menyuarakan keraguan terhadap kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menjalankan program prioritas di tengah penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Kekhawatiran tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Pemkot Kupang mengenai KUA-PPAS TA 2026.
Dalam rancangan KUA-PPAS, Pemkot Kupang mematok pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp 1.468.802.805.353 atau sekitar Rp 1,4 triliun. Angka ini turun Rp 182,7 miliar atau 12,44 persen dari proyeksi pendapatan 2025. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga diproyeksikan turun hingga Rp 204 miliar. Di sisi lain, belanja operasional justru membengkak, mencapai Rp 1,2 triliun, terdiri dari: Belanja Pegawai: Rp 840,9 miliar Belanja Modal: Rp 130,6 miliar
Dengan demikian, 62 persen dari total pendapatan daerah 2026 akan dihabiskan untuk gaji dan tunjangan ASN–PPPK, DPRD, kepala daerah, serta tambahan penghasilan lainnya. Kenaikan belanja pegawai 2026 juga mencolok, meningkat Rp 19,5 miliar dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp 821,44 miliar. Artinya, hanya sekitar Rp 263 miliar yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh program pembangunan Kota Kupang pada 2026.
Fraksi PAN melalui anggota Dedy Pattiwua menyampaikan keprihatinan mendalam atas kemampuan Pemkot menjalankan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.“Dengan penurunan pendapatan dan dominasi belanja operasional, sangat diragukan program Pemkot dapat berjalan optimal tahun depan,” ujarnya.
Seluruh fraksi—Gerindra, NasDem, PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat—menyoroti sejumlah persoalan: Penurunan pendapatan daerah dan TKD yang mencapai 19,05 persen. Rencana penggunaan SILPA 2025 sebesar Rp 55 miliar. Program pengelolaan sampah seperti revitalisasi armada dan modernisasi TPA, yang berisiko terhambat akibat keterbatasan anggaran. Program bantuan sosial, sementara angka stunting diproyeksikan naik hingga 26,6 persen pada 2025. Target peningkatan layanan air bersih, namun transfer pusat menurun signifikan.nProgram UMKM dan ekonomi kreatif yang dinilai rentan fluktuasi ekonomi global. Layanan kesehatan gratis, home care, dan fasilitas disabilitas, namun tren stunting kembali meningkat. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar, sementara pendapatan daerah melemah. Optimalisasi PAD, tetapi proyeksi PAD 2026 justru turun, termasuk komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merosot 31,07 persen.
Fraksi PAN menilai, tanpa penyesuaian strategi yang realistis, 10 prioritas pembangunan Kota Kupang berpotensi tidak berjalan optimal. Pemkot Kupang Beri Penjelasan: Fokus pada Refocusing dan Skema Pembiayaan Baru
Menanggapi berbagai kritik, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menyampaikan penjelasan resmi dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025).
Serena menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan dasar, terutama pada program Kupang Berseri yang fokus pada persampahan dan penataan kota. Ia menjelaskan tiga langkah utama yang disiapkan Pemkot untuk mengatasi tekanan fiskal:
1. Refocusing anggaran pada pos belanja yang tidak mendesak.
2. Optimalisasi PAD melalui pemutakhiran data dan digitalisasi.
3. Skema cost sharing antar perangkat daerah untuk efisiensi pengelolaan kawasan tertentu.
Untuk modernisasi TPA Alak, Pemkot juga merancang skema pembiayaan campuran (blended financing) dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga mitra pembangunan internasional, agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Serena memastikan bahwa perencanaan seluruh program prioritas Pemkot—Kupang Sejahtera, Kupang Sehat, Kupang Mandiri, Kupang Kota Pendidikan, Kupang Transparan hingga Kupang Juara—telah disusun secara realistis sesuai urgensi dan kapasitas fiskal daerah.
Pembahasan KUA-PPAS akan berlanjut pada tahap sinkronisasi sebelum disepakati menjadi APBD 2026. DPRD meminta Pemkot melakukan penyusunan anggaran secara transparan dan mengutamakan program yang benar-benar mendesak, terutama kesehatan, pendidikan, dan layanan publik dasar.
Sementara itu, publik menunggu apakah strategi refocusing dan inovasi pembiayaan yang dijanjikan akan mampu menjawab tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran mendatang. Onel
