Kupang-NTTline, Massa yang tergabung dalam Serikat Buruh dan Tani Kota Kupang menggelar demo di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin, 8 September 2025. Massa yang berjumlah berjumlah puluhan orang yang terdiri dari berbagai pekerja swasta di Kupang ini menuntut keadilan dari pemerintah, karena mereka menilai pemerintah dalam berbagai hal dinilai tidak berpihak kepada para pekerja.
Dalam aksi tersebut, masa pendemo meminta kepada Wali Kota Kupang untuk mencopot kepala Dinnas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kota Kupang, Thomas Dagang, yang dinilai tidak memberikan perlindungan tenaga kerja di Kota Kupang.
“ Pak Wali tolong Copot Kadis Tenaga kerja dan jangan pakai dia lagi,” kata koordinator pendemo, Daud Mboeik dalam orasinya yang disaksikan langsung oelh Wali Kota Kupang, Christia Widodo, didampingi Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Jabir Marola dan Yeskial Loudoe.
Lebih lanjut, massa aksi mengatakan, Dinas Nakertrans tidak pernah menjadi fasilitator dan mendampingi para buruh yang mengalami masalah ketenagakerjaan namun lebih dekat dengan para pengusaha. “Ini dinas tenaga kerja, bukan dinas pengusaha,” tegas Daud Mboeik selaku Koordinator Massa Aksi.
Para buruh juga meminta agar pemerintah menertibkan pengusaha-pengusaha nakal. Massa menyebut, mereka sering mendapat tekanan dari pengusaha mulai dari jam kerja yang panjang tidak diperbolehkan berserikat hingga bekerja di hari libur.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti para pengusaha nakal yang menagakali izin usaha dengan UMKM.”Mereka pakai izin UMKM, akhirnya kita punya upah berdasarakan hasil kesepakatan. NIB-nya UMKM padahal usahanya cabang ada dimana-mana. Banyak pengusaha nakal. Mereka sudah tipu negara ini,” jelas perwakikan massa aksi.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo yang hadir dan mendengar langsung aspirasi dan tuntutan massa aksi, secara terbuka memohon maaf atas jika ada hal yang tidak berkenan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang.
Wali Kota mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan para OPD khusunya Dinas Tenaga Kerja terkait hal yang disampaikan massa aksi.
“Saat ini Saya belum bisa berkomentar banyak, namun apa yang disampaikan oleh masyarakay akan menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk dapat berbenah serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Wali Kota. Onel